Demi Ilmu, Sungai dan Hutanpun Terlewati

Berperahu ke Sekolah (Foto: www.nationalgeographic.co.id

Negara menjamin pendidikan setiap Warga Negaranya dari Sabang sampai Merauke, baik usia muda hingga tua, penduduk Kota maupun Desa pelosok sekalipun, semua berhak mendapatkan pendidikan  dan kehidupan yang layak.

Tahun 2013 lalu menjadi awal untukku berada dalam suasana baru di lingkungan baru yang pertama kali aku datangi. Setelah menikah, aku dan suami mendapat tugas menjadi guru di sebuah Kampung terapung bernama Sebyar Rejosari, Distrik Tomu, Teluk Bintuni, Papua Barat. Sebuah Kampung kecil yang dihuni mayoritas muslim asli Papua dan warga pendatang dari Medan, Jawa, dan Makassar. Kampung yang hanya bisa ditempuh melalui jalur sungai dan hutan.

Murid-murid kami berasal dari asli Papua dan pendatang (Penduduk Nusantara) yang tinggal di daerah trans maupun lingkungan sekitar sekolah, bersyukur sekali jaraknya dekat sehingga jarang terjadi keterlambatan. Namun bagaimana dengan murid yang harus melewati hutan atau sungai terlebih dahulu hingga sampai di sekolah? dilematisasi timbul antara disiplin dengan kondisi faktual yang ada (pengertian)

Foto di atas adalah sebagian kecil murid kami yang menempuh perjalanan lewat sungai karena rumahnya berada di Kampung Nebes di dalam hutan, Meskipun di sana ada koordinator untuk memotivasi dan mengontrol sekolah anak-anak, namun tidak berfungsi secara maksimal karena terkadang mereka ditugaskan harus ke Kabupaten yang ditempuh 6 jam melewati lautan, sehingga tidak mungkin Pulang-Pergi langsung. terkadang anak-anak berjalan kaki melewati hutan tanpa alas kaki, baru dekat sekolah mereka memakai sepatu.

Sulitnya medan tempuh perjalanan mereka berdampak pada keterlambatan menuju sekolah, bukan hal langka jika mereka telatnya rombongan satu kampung terutama saat hujan mengguyur di pagi hari, meskipun mereka sudah berangkat pagi. Perjalanan mereka tempuh kurang lebih 1 jam menuju sekolah jika tidak ada halangan. Kendala ini yang menjadikan turunnya motivasi sebagian dari mereka dan memilih bekerja daripada menuntut ilmu.

Pendidikan di Papua Barat 100% gratis, bahkan mendapat bantuan seragam hingga alat tulis tanpa kecuali, namun fasilitas dan infrastruktur masih jauh dari 100%, misalnya buku paket, tidak adanya listrik, mahalnya kebutuhan sekolah, dan jaminan transportasi mereka ke sekolah belum ada. 

Kami sebagai guru terkadang dilema haruskah menghukum mereka yang telat hampir setiap hari? jika dihukum, mereka memilih tidak masuk sekolah apabila terlambat yang akhirnya melemahkan motivasinya, namun jika tidak dihukum akan menimbulkan sifat tidak adil di lingkungan sekolah karena tata tertib berlaku untuk semua.

Semoga di bawah pimpinan Menteri Pendidikan yang baru Anies Baswedan membawa perubahan dan melek terhadap permasalahan anak-anak yang berada di pelosok, karena Indonesia tidak hanya Jawa saja, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Ketika disibukkan dengan maksimalisasi kurikulum 2013, tidakkah motivasi mereka untuk berilmu lebih penting? Masih Banyak tanda tanya untuk Pendidikan Negeri ini untuk dijawab dan direalisasikan.